Presiden SBY: Sistem Pemilu tak efektif

Jakarta (Espos) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai sistem pemilihan umum (Pemilu) yang berlaku sekarang tidak efektif.

Rentang waktu yang cukup panjang antara Pemilu legislatif dan pemilihan presiden (Pilpres) akan melelahkan semua pihak.

”Saya merasakannya sendiri saat Pemilu 2004,” kata Presiden dalam pembekalan kepada Peserta Forum Konsolidasi Pimpinan Pemerintah Daerah Bupati, Walikota dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota di Kantor Lemhanas, Selasa (8/4).

Rencananya, pada Pemilihan Umum 2009, pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden tetap dipisahkan sebagaimana dilakukan pada Pemilihan Umum 2004.

Menurut Yudhoyono, sistem ini akan memakan biaya tidak sedikit. Selain itu, selama tiga bulan, dari April hingga Juli 2009, rakyat akan terbelah-belah. ”Rakyat jadi hijau, merah, kuning, biru,” ujarnya.
Yudhoyono setuju dengan usulan seorang peserta pembekalan bahwa sistem pemilu semestinya disederhanakan. ”Harus dibicarakan dengan DPR,” kata dia.

”Tak bisa pemerintah sendiri yang mengubahnya,” ungkap Presiden sebagaimana dikutip dari tempointeraktif.com.

Tentang tidak efektifnya sistem Pemilu ini juga disampaikan oleh kalangan partai politik. Presiden PKS, Tifatul Sembiring, mengatakan pelaksanaan Pemilu di Indonesia saat ini masih memboroskan anggaran. Tifatul mengusulkan pelaksanaan Pemilu di Indonesia hanya dilaksanakan dua kali yakni Pemilu legislatif dan eksekutif. ”Kami memiliki usulan pemilihan dilakukan satu paket, baik Pilpres, Pilgub, Pilbup atau Pilwal. Jadi disederhanakan saja dan tinggal dua jenis, pemilihan eksekutif dan legislatif,” jelas Tifatul di Wonogiri, beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, Partai Golkar mendesak pemerintah melakukan penyederhanaan Pemilu dan Pilkada dengan sistem yang lebih sederhana, efisien, tidak melelahkan dan menjamin terbentuknya pemerintahan yang efektif serta stabil.

”Partai Golkar berkomitmen untuk mengembangkan demokrasi yang berwajah damai dan tidak menegangkan sebagai alat mencapai kesejahteraan rakyat,” kata Ketua DPP Golkar Syamsul Mu’arif yang membacakan pernyataan politik Partai Golkar pada penutupan Rapimnas III Partai Golkar di Hall B Arena PRJ Kemayoran Jakarta, November tahun lalu.
Di bagian lain, Presiden mengingatkan kepada para pemimpin nasional di semua tingkatan untuk memimpin secara rasional. ”Memimpin secara rasional artinya mengedepankan pola pikir dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi,” kata Presiden.

Presiden Yudhoyono menambahkan semakin rasional suatu bangsa maka akan semakin terbuka peluang bangsa itu untuk menjadi negara maju. ”Selain memimpin secara rasional, kita juga harus memiliki jiwa yang terang dalam memimpin. Bila itu tidak dikembangkan maka akan timbul perasaan pesimistis dan mudah menyerah,” tegasnya.

Kepala negara menambahkan, seorang pemimpin harus memiliki kepribadian, karakter yang kuat dan tingkah laku yang mendorong adanya kemajuan. ”Karena itu saya meminta pada semua bupati dan walikota untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan manajerial,” kata Yudhoyono.
Peningkatan kemampuan itu, masih kata Presiden, diharapkan menjadi bekal untuk mengembangkan potensi daerah.

Beri teguran
Saat Presiden memberikan pembekalan, di tengah paparannya, Kepala Negara sempat menegur salah seorang peserta yang kedapatan tertidur. ”Tolong bangunkan yang tidur itu. Kalau mau tidur silakan di luar saja,” tegur Presiden.

Presiden Yudhoyono kemudian mengingatkan semua peserta yang keseluruhannya pimpinan daerah agar tidak main-main dalam menimba ilmu terutama demi kebaikan masyarakat. Diingatkannya, setiap pemimpin memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat termasuk salah satunya adalah diskusi dan paparan untuk menyelesaikan permasalahan rakyat.

Usai acara, Gubernur Lemhanas Muladi menyatakan, meski sempat menegur, namun Presiden tidak marah karena itu demi kebaikan semua pihak. ”Itu manusiawi (Presiden menegur-red), tidak apa-apa. Nanti akan saya panggil secara khusus. Peserta itu tetap lulus, bagi dia ditegur langsung oleh Presiden di depan umum sudah cukup memberikan pelajaran,” kata Muladi. – dtc

Dana Subsidi Minyak Goreng Akan Dinaikkan

Liputan6.com, Jakarta: Pemerintah akan menaikkan dana subsidi minyak goreng tahun 2008 dengan memasukkan unsur biaya operasional untuk memastikan penyalurannya lebih berhasil dibanding 2007. “Mungkin nanti pola penyaluran dana subsidi minyak goreng polanya sama seperti sekarang. Nanti akan diadakan biaya operasional juga dalam dana subsidi itu,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan, Ardiansyah Parman di Jakarta, Jumat (7/12).

Namun Ardiansyah mengaku belum dapat menyebutkan alokasi dana subsidi minyak goreng dari total subsidi untuk produk minyak sawit mentah (CPO) 2008 yang dialokasikan Rp 600 miliar. “Tahun depan program itu (subsidi minyak goreng) tetap ada, tapi pos anggarannya masih jadi satu dengan yang lain,” ujar Ardiansyah.

Dana sebesar Rp 600 miliar yang diambil dari Pungutan Ekspor (PE) CPO yang dibayarkan eksportir itu juga akan digunakan untuk penelitian dan pengembangan industri CPO serta untuk melawan kampanye negatif produk CPO di negara tujuan.(ANS/Antara)